Koordinator Advokasi BPJS Wach Timboel Siregar saat jadi panelis di debat ke 5 capres yang diselenggarakan KPU hari minggu malam lalu(dok.TS)

Penulis: Erwan Mayulu

Jakarta- Sebanyak 5,5 juta petugas KPPS Pemilu ditenggarai tidak didaftarkan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Keadaan ini mengancam petugas pemilu itu tidak memperoleh perlindungan jaminan sosial jika terjadi kecelakaan atau kematian pada mereka.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan hal itu pada media ini,Selasa (13/2/2024).

Timboel Siregar mengemukakan data yang diperolehnya dari BPJS Ketenagakerjaan ,dari 5,7 juta petugas KPPS Pemilu 2024 itu hanya 137,953 terdaftar sebagai tenaga kerja aktif di BPJS Ketenagakerjaan per Januari 2024.

Ketentuan petugas KPPS pemilu harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan diikutsertakan dalam dua program yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian tertuang dalam Inpres no 2 tahun 2021.

Seluruh Gubernur dan Bupati walikota di Inpres no. 2 tahun 2021 pada poin b diinstruksikan untuk mendaftarkan penyelenggara pemilu di wilayahnya didaftarkan ke program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tapi Inpres ini ,menurut Timboel Siregar tidak ditindaklanjuti oleh Mendagri sehingga ada Pemda yang mendaftarkan penyelenggara pemilunya, dan ada juga yang tidak mendaftarkan.

Menurut Timboel Siregar, penyelenggaran pemilu yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat yang lebih baik dibandingkan yang diberikan pemerintah.
Seharusnya semua penyelenggara pemilu didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan agar mereka terlindungi.

Sedikitnya jumlah petugas KPPS yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan menunjukan
Inpres 2 tahun 2021 tidak dipatuhi oleh pemda baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Disebutkannya, saat ini terdapat 820.161 TPS, berarti total jumlah anggota KPPS Pemilu 2024 yang akan direkrut oleh KPU mencapai 5,7 juta orang (5.741.127 petugas).

Jumlah Petugas Pemilu
per – Januari 2024
Total TK Aktif : 137,953
Jadi dari 5.7 juta, yang didaftarkan hanya 137.953 orang saja.
Ketidak patuhan pemda,dikhawatirkan menyebabkan perlindungan kepada penyelenggaran pemilu tidak maksimal. Bagi penyelenggara pemilu yang mengalami sakit atau kecelakaaan kerja atau meninggal akibat bekerja akan mendapat mamfaat yang nilainya di bawah yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *