Penulis: Erwan Mayulu

NAKERONLINE.COM-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan pegawai pengawas untuk mengawal pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya tahun 2021.

Kepala Disnakertrans Peovinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi pada rilisnya yang diterima media ini Kamis (22/4),menyebutkan,pihaknya telah mendirikan Posko THR.

Posko THR ini dimaksudkan untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan pembayaran THR. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat akan mendirikan Layanan Posko Pengaduan THR di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No. 532 Bandung, UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor, UPTD Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD Wasnaker Wilayah IV Bandung, dan UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya. Serta layanan pengaduan melalui Hot Line dengan menghubungi nomor 0811-2121-444.

DIKAWAL

Rachmat Taufik Garsadi menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi aturan yang berlaku.
“Kita akan terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja , agar seluruh perusahaan betul betul mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk memberikan THR,”tandasnya.

Pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara penuh sebelum Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selambat-lambatnya pembayaran THR 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Taufik menuturkan, perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan belum mampu membayar THR harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewat laporan keuangan yang transparan.

Dialog antara perusahaan dan pekerja, kata Taufik, dapat menjadi salah satu jembatani dari solusi bagi perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemda Provinsi Jabar akan menjadi penengah dalam dialog tersebut untuk mencapai kesepakatan.
Namun keringanan yang dapat di tolelir sesui SE Menaker diatas hanya soal waktu pembayaran. Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib membayar sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *