Penulis : Erwan Mayulu

NAKERONLINE.COM — Lembaga Sertifikasi Profesi Kader Norma Ketenagakerjaan ( LSP-KNK) melakukan pelatihan bagi calon asesor norma ketenagakerjaan di Jakarta,Senin. Pelatihan berlangsung  hingga Jumat ( 19-23/4).

Pelatihan dibuka Koordinator Lembaga dan sarana Pengawasan Ketenagakerjaan, Nurhani Muchtar. Pelatihan yang pertama kali dilakukan oleh LSP Norma Ketenagakerjaan Indonesia sejak dibentuk 12 April lalu itu dikuti unsur  pengawasan ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dari beberapa daerah, unsur  pekerja/buruh, manajemen perusahaan dan unsur para kader norma ketenagakerjaan dari beberapa  perusahaan.

Nurhani Muchtar mengapresiasi pelatihan yang diselenggarakan LSP Norma Ketenagakerjaan Indonesia dengan bekerjasama dengan Direktorat Pengawasan, karena kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama bagi peserta yang akan menjadi asesor komptensi bidang norma ketenagakerjaan.

Disebutkannya, pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap  Kader Norma Kerja  (KNK) yang  melakukan pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaannya. Para kader norma kerja itu sendiri telah membentuk Forum KNK sebagai wadah komunikasi. Forum KNK kemudian menginisiasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diharapkan akan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Serfikasi Nasional (BNSP).  Untuk memaksimalkan fungsinya maka pembinaan KNK bertransformasi melalui pendirian LSP Norma Ketenagakerjaan Indonesia.

 

Para calon  asesor yang mengikuti pelatihan ini nantinya  melakukan asesmen pada para pekerja hingga memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengawasan norma ketenagakejaan dan norma K3.

Nurhani optimis, para asesor alumni LSP Norma Ketenagakerjaan Indonesia akan melahirkan pekeja memiliki kompetensi  pada profesi nora ketenagakerjaan dan norma Kesehatan dan Keselematan Kerja (K3). Pekerja berkomptensi ini menjadi harapan pemerintah hingga pekerja mampu bersaing dan mengisi pasar kerja yang memerlukan keahlian.

Tujuan pelatihan asesor ini disebutkan Nurhani Muchtar adalah memberikan pengakuan dan bukti tertulis berupa sertifikat oleh BNSP yang menyatakan bahwa telah memenuhi seluruh persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.

Ditemui terpisah Ketua LSP-Norma Ketenagakerjaan Indonesia Hari Wajaya menjelaskan, pelatihan ini diikuti

24 orang peserta yaitu dari unsur pengawas ketenagakerjaan  yaitu  10 orang dari Kemnaker, 1 orang pengawas dari Dinas Papua, 1 orang dari dinas Kalimantan, 2 orang dari Sulawesi,2 orang dari Riau dan 2 orang dari Jawa Barat.

Dijelaskan, LSP Norma Ketenagakerjaan Indonesia sedang berproses mendapatkan lisensi BNSP dan kegiatan pelatihan asesor ini ini merupakan bagian dari proses mendaptkan lisensi  dari BNSP.

Pelatihan ini yang pertama kali sejak dikukuhkan pada 12.April 2021.

Menurut Hari Wijaya pelatihan dirasakan penting untuk memberikan pengakuan kompetensi pada para asesor secara nasional dengan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasioanal Sertifikasi Nasional.

Setelah  pelatihan selama 5 hari di Jakarta, para asesor ini akan menguji  alumni/peserta pelatihan kader norma ketenagakerjaan yang diatur dalam Kepmen 257 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan.

Kurang lebih 1.750 orang alumni KNK yang tersebar di berbagai perusahaan di Indonesia untuk menjadi profesi audit internal ketenagakerjaan.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Ketenagakerjaan melalui 9 lompatan besar yang salah satunya berbicara reformasi pengawasan melalui kolaborasi dan sinergi untuk itu Ibu Nurhani selaku Kordinator lembaga sarana sesuai Kepmen 257 akan mengoptimal peran knk di internal perusahan yang diharapkan akan menjadi mitra pengawas di internal perusahaan melaului self asesmen oleh internal auditor untuk mendapatkan big data kepatuhan ketenagakerjaan sehingga para knk dapat berperan lebih memberikan manfaat kepada pengusaha maupun pemegang regulasi untuk menciptakan iklim kepatuhan bukan merupakan sebuah beban melainkan merupakan kebutuhan bersama.

Diakhir pembicaraa Bpk Hari selaku ketua FKNK berharap untuk mewujudkan hal ini peran pemegang regulasi Kementerian Ketenagakerjaan auditor internal ketenagakerjaan wajib dimiliki dunia usaha untuk dapat melakukan pengawasan mandiri tentunya saja tetap dibawah kordinasi pengawas ketenagakerjaan sesuai fungsi dan kewenangan pengawas untuk mengawasi jalan kepatuhan diperusahaan melaui para auditor, kader norma ketenagakerjaan sebagai mitra pengawas mewujudkan kolaborasi dan sinergitas membangun kesadaran kepatuhan ketenagakerjaan dan hasil self asesment ini .Hasil self asesment dilaporkan memalui wajib lapor ketenagakerjaan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *