Direktur Pembinaan Norma Pengawaaan K3Dr.Ghasmahadi,ST,MH

 

 

Penulis : Erwan Mayulu

NAKERONLINE.COM – Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pengawasan berdasarkan konsep privat compliance initiative (inisiatif kepatuhan ) yaitu dengan pembentukan Kader Norma Kerja (KNK) di setiap persahaan dan pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan peran serta masyarakat.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakejaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang pada pengukuhan pengurus Forum Kader Norma Ketengakerjaan di Jakarta, Selasa (12/4).

Pengukuhan pengurus Forum Kader Norma Kerja dilakukan oleh Direktur Pembinaan Norma Pengawaaan K3Dr.Ghasmahadi,ST,MH mewakili Dirjen Binwasnaker dan K3. Ketua Umum Forum KNK adalah Hari Wijaya.

Ghasmahadi menyampaikan, sejak 2014 hingga Maret 2031 telah terbentuk Kader Norma Kerja (KNK) muda sebanyak 1330 orang, KNK Madya 269 orang dan KNK utama sebanyak 174 orang. Jumlah perusahaan yang telahmemiliki KNK sebanyak 792 perusahaan.

KNK ang telah mendapatkan sertifikat dan lsndi otomatis akan terganung dalam wadah Forum KNK dibawah binaan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan baik di pusat maupun di daerah. Forum KNK hingga saat ini telah terentuk di 8 provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ,DI Yogyakarta,Kepulauan Bangka Belitun, Jambi dan Papua.

Ghasmahadi menenkankan, pihaknya mendorong penguatan ekistensi kader norma di perusahaan atau tempat kerja dengan sasaran peningkatan kompetensi KNK menjadi auditor interal ketenagakerjaan dengan perbedaan pola kerja self assessment berbsis digital. Peningkatan peran dan fungsi KNK di perusahaan /tempat kerja dengan mewajibkan karyawan yang mengelola SDM/legal dan sektretaris LKS Bipartit memiliki kompetensi kader norma ketenagakerjaan. Pemantapan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam pengembangan KNK melalui MOU atau perjanjian kderjasama.

Pebentukan kader orma kerja di perusahaan dimaksudkan membantu pengusaha mengendalikan risiko ketenagakerjaan serta meningkatkan kepauhan perusahaan dalam penerpan norma ketenakerjaan.

KEBUTUHAN PERUSAHAAN

Strategi mendorong perusahaan menginisiasi membentuk privat compliance initiative system, menurut Ghasmahadi, memunculkan kesadaran bahwa penerapan norma ketenagakerjaan merupakan suatu kebutuhan perusahaan bukan semata kewaiban hokum atau beban yang harus dilasanakan.

Pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan itu juga sesuai dengan konpensi ILO no 81 tentang Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce yang telah diratifikasi melalui UU No 21 tahun 2003 tentang Konvensi ILO No 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industry dan perdagangan . Dalam konceni itu dinyatakan perluna memajukan kersajama melalui upaya peningkatan penasehatan teknis dan kerjasama erat antara pengawas ketenagakerjaan dengan pengusaha, pengurus dan pekerja/buruh.

Kader norma kerja dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 257 tahun 2014 tentng Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenakerjaan .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *