Direktorat Persyaratan Kerja, Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan “Dialog Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Bidang Persyaratan Kerja pada Kamis lalu di Tangerang.

 

 

Penulis : Erwan Mayulu

NAKERONLINE.COM – Direktur Persyaratan Kerja, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Dra.S.Junaedah AR,MM optimis 4 Peraturan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang belum lama dikeluarkan, akan berdampak positif bagi pekerja/buruh dan dunia industry. Keempat Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bagian dari rencana besar Pemerintah untuk menempatkan tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia sebagai “aset penting” bangsa yang produktif dan tangguh.

Hal itu disampaikan S.Junaedah pada media ini, Senin,(12/4) terkait dengan sosialisasi 4 PP bidang ketenagakerjaan sebagai turunan UU 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan. Ke 4 PP itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Junaedah menyebut, keempat Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bagian dari rencana besar Pemerintah untuk menempatkan tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia sebagai “aset penting” bangsa yang produktif dan tangguh.

Salah satu PP yang diterbitkan Pemerintah sebagai solusi terhadap permasalahan di bidang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Alih Daya yaitu PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Materi muatan PP Nomor 35 Tahun 2021 tersebut ada yang sifatnya tetap (yaitu mempertahankan ketentuan yang lama atau yang dimaksudkan sebagai penegasan) dan ada juga yang mengubah ketentuan yang lama (yaitu dengan menghapus maupun mengatur materi yang baru).

Kebijakan baru itu menurutnya menjadi solusi bersama, termasuk menghadapi dampak pandemic Covid-19.

 

Secara umum kebijakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP ini meliputi:

  1. Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu;
  2. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan;
  3. Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja;
  4. Pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak; dan
  5. Pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat

SOSIALISASI PP 35/2021

Terkait dengan itu, Direktorat Persyaratan Kerja, Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan “Dialog Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Bidang Persyaratan Kerja pada Kamis lalu di Tangerang. Peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Banten. Kegiatan dialog tersebut merupakan sosialisasi dan sekaligus penyamaan persepsi dan interpretasi bagi aparatur Pemerintah sehingga ada pemahaman yang sama dalam rangka sosialisasi bagi para stakeholder di wilayah masing-masing mengenai regulasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP No.35 Tahun 2021.

Dra.S.Junaedah AR,MM mengemukakan,      materi muatan PP Nomor 35 Tahun 2021 ada yang sifatnya tetap yaitu mempertahankan ketentuan yang lama sebagaimana diatur Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksananya, dan ada juga yang mengubah ketentuan yang lama yaitu dengan menghapus maupun mengatur materi yang baru.

Beberapa hal terkait PKWT yang disempurnakan sebagai berikut : PKWT diatur berdasarkan Jangka Waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT berdasarkan Jangka Waktu dilaksanakan paling lama 5 tahun. “ Apabila PKWT dilakukan kurang dari 5 tahun dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, PKWT dapat diperpanjang dengan syarat akumulasi total PKWT dan perpanjangan tidak lebih dari 5 tahun”, tandas Ida,sapaan akrab Junaedah.

Pelaksanaan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu dilakukan sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan selesai, serta waktu penyelesaian disesuaikan dengan selesainya Pekerjaan. Pekerjaan belum selesai dapat diperpanjang hingga selesainya pekerjaan.Selain PKWT berdasarkan Jangka Waktu dan berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, PKWT dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu lainnya yang jenis atau sifat pekerjaannya berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dan upah berdasarkan kehadiran. PKWT untuk jenis ini dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Harian dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan.

Junaedah menandaskan, pekerja/buruh PKWT berhak atas uang kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Pengaturan ini didasari dengan pemahaman bahwa pemberian kompensasi atas berakhirnya PKWT merupakan wujud kesamaan hak atas perlindungan dalam hal hubungan kerja berakhir antara pekerja PKWT dan pekerja PKWTT. Dalam PP 35 Tahun 2021 mengatur bahwa pengusaha Wajib memberikan Kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT dengan masa Kerja minimal 1 bulan secara terus menerus dan pemberian kompensasi dilakukan pada saat berakhirnya PKWT.

Apabila perpanjangan PKWT, maka kompensasi diberikan pada saat sebelum perpanjangan PKWT dan selanjutnya kompensasi perpanjangan PKWT diberikan saat berakhirnya PKWT.Pengusaha harus mencatatkan PKWT pada Kementerian bidang Ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia, maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 hari kerja sejak penandatanganan PKWT.

Hubungan kerja dalam Alih Daya yaitu berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Perusahaan alih daya yang mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, dalam perjanjian kerjanya harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.Pengaturan alih daya dititik beratkan pada pelindungan pekerja dalam konteks hubungan kerja, bukan hubungan bisnis antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan alih daya.

Perusahaan Alih Daya berbentuk Badan Hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme OSS.Sanksi administratif dikenakan bagi pengusaha yang tidak membayarkan uang kompensasi atau pengusaha membayarkan uang kompensasi tidak sesuai perhitungan atau Perusahaan Alih Daya tidak berbadan Hukum dan tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Sanksi administratif paling berat berupa pembekuan kegiatan usaha.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *