Ketum Himsataki Tegap Harjadmo saat bertemu Kepala BP2MI Beny Ramdhani beberapa waktu lalu

NAKERONLINE.COM — Selesai acara Undangan Rapat Pembahasan Standarisasi Penempatan PMI Sesuai dengan Prokes di Masa Adaptasi Baru di Kantor BP2MI tertanggal 1 April 2021, Ketua Umum HIMSATAKI Tegap Harjadmo menjelaskan bahwa Pemerintah telah melakukan tiga tahapan dalam penanganan covid-19 yaitu, tanggap darurat, pemulihan dan normalisasi.

Dalam pelaksanaan tanggap darurat, Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah merasakan pukulan pandemi COVID-19 sebelum pemerintah menerapkan PSBB pada 1 April lalu. Melalui PP Nomor 21 Tahun 2020.

Kondisi pada tahapan pemulihan, menurut data BP2MI Tercatat penempatan PMI 2019 sebanyak 276.553 orang dan 283.640 orang pada 2018 dan sekitar 42.000 PMI yang diizinkan berangkat tahun ini. Jumlah itu sekitar 37 persen dari total 113.173 PMI yang diizinkan berangkat pada 2020.

Tegap Harjadmo meminta agar dalam masa tahapan pemulihan agara Kemekese RI segera mengeluarkan REGULASI KHUSUS Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat pandemic Covid 19.

*Karena bahwa dalam pelaksanaan penempatan PMI, negara tujuan penempatan sangat memperhatikan aspek Protokol Kesehatan terkait pandemi Covid-19 bagi para calon pekerja migran dari negara pengirim.*

Di sisi lain kontribusi para PMI merupakan Langkah alternatif dan kongkrit dalam membantu mengurangi tingkat penganguran yang cendreung meningkat juga membantu pemulihan perekonomian karena mendatangan devisa bagi negara kita dimana Jumlah remitansi yang dikirim PMI sebesar Rp 158,92 triliun pada 2018, Rp 158,96 triliun pada 2019, dan Rp 106,2 triliun hingga September 2020.

Menurut Tegap Harjadmo ada 4 Instrumen Perlindungan Hak-Hak Konsumen Saat Pandemi Covid-19 khususnya bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Kami sebagai Pelaku Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri.

*4 Instrumen tersebut adalah sebagai berikut :*

*Pertama,* jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan saat mengkonsumsi produk.

Peningkatan transaksi daring semasa pandemi Covid-19 meningkatkan kekhawatiran pula atas penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Kasus bocornya data jutaan konsumen salah satu platform bisnis daring seharusnya menjadi pelajaran pentingnya perlindungan data pribadi konsumen.

Kasus lain yang muncul adalah pembajakan akun konsumen dalam pembelian alat kesehatan. Meskipun konsumen sudah mengadu, tindakan yang dilakukan pihak platform bisnis hanya memulihkan akun konsumen.

*Kedua,* jaminan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
Dalam masa pandemic Covid-19, kebutuhan informasi yang akurat meliputi penanganan konsumen sebagai pasien, informasi produk, baik yang tersedia di label produk maupun iklan.

Berdasarkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, konsumen dapat mengambil keputusan yang akurat untuk membeli barang/jasa apa dan membeli dimana.

*Ketiga,* penanganan keluhan.

Warga yang mau berkerja menjadi Pekerja Migran Indonesia mengalami tekanan selama pandemi, baik karena berkurangnya penghasilan dan pembatasan mobilitas maupun ancaman pemutusan penempatan berkerja di Lua Negeri dan pembatasan aktivitas ekonomi. Salah satu contohnya adalah Penutupan Penempatan PMI ke Taiwan oleh Taiwan dan masih banyak lagi Negara Negara lainya yang masih menutup kedatangan Pekerja Migran Indonesia.

*Keempat,* kompensasi dan ganti rugi.

Pembatasan sosial berskala besar juga telah berimbas pada pembatalan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dan Calon Pekerja Migran kesulitan mengajukan komplain.
Contohnya, Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah memenuhi persyarata untuk berkerja ke Taiwan.
Larangan Penempatan Calon PMI untuk berkerja oleh Taiwan pada awal pandemi telah membuat banyak Calon PMI dan Kami Pengusaha yang bergerak di bidang Penempatan Calon PMI mengalami kerugian.

HIMSATAKI memandang bahwa disrupsi perlindungan konsumen yang terjadi semasa pandemi Covid-19 menuntut adanya perubahan perilaku dan kerjasama tiga pihak, yakni konsumen, pelaku usaha, pemerintah selaku regulator dan *Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) mengawal betul Hak Hak Kami sebagai Pengusaha Penempatan PMI dan Calon PMI Serta Keluarganya.* dalam hal mengambil langkah antisipasi atas permasalahan perlindungan dan juga langkah pencegahan terjadinya insiden perlindungan Pengusaha Penempatan PMI dan Calon PMI Serta Keluarganya sebagai konsumen.

HIMSATAKI siap untuk menyusun langkah-langkah persiapan dan prosedur yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk pelaksanaan vaksinasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

*Tujuannya agar kepercayaan dalam bertransaksi tetap terjaga baik di Dalam Negeri dan oleh Negara Yang akan mempekerjakan PMI Khususnya Taiwan.*

Penulis:Erwan M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *