NAKERONLINE.COM– Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,Rabu (17/3) mengukuhkan dua pengurus asosiasi dilingkungan ketenagakerjaan
yaitu Dewan Pengurus Pusat APKI ( DPP APKI )
dan Dewan Pimpinan Pusat AMHI ( DPP AMHI ).
Periode 2020-2023 .

Pengukuhan dilaksanakan di ruang Serba Guna Lantai I Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara luring dan daring. Kegiatan pengukuhan bersama ini melambangkan bahwa antara APKI dan AMHI harus selalu berkolaborasi dan bersinergi dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan manfaat bagi pekerja/buruh dan pengusaha. Kolaborasi organisasi profesi yang merupakan langkah awal dan nyata dalam melaksanakan peran dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama memberikan perlindungan ketenagakerjaan serta mendukung terwujudnya stabilitas ekosistem ketenagakerjaan.

Rilis yang disampaikan pada media,pada kesempatan tersebut, Ketua DPP APKI periode 2020 – 2023 Dr. dr. Sudi Astono, MS menegaskan bahwa APKI sebagai organisasi profesi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang mengemban amanah penguatan pengawas ketenagakerjaan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Keberadaan APKI dapat mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
APKI juga harus mampu mendorong cara-cara baru dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan untuk menjangkau seluruh perusahaan dan tempat kerja serta harus selalu adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi maupun perubahan pola hubungan kerja yang flexible dalam memasuki dunia digitalisasi.

KOLABORASI

Dalam era revolusi industri 4.0 dan percepatan perubahan besar akibat pandemic Covid 19, memaksa pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan perubahan yang signifikan dengan me-redesign cara-cara kerja layanan pengawasan ketenagakerjaan yang adaptif dengan perubahan. Tuntutan terhadap pengawas ketenagakerjaan yang Profesionlis, modern dan bermartabat harus menjadi jiwa layanan pengawasan ketenagakerjaan saat ini dan mendatang.
APKI sebagai rumah besar Pengawas Ketenagakerjaan hendaknya mengambil peran dalam mendorong adaptasi tersebut. Selain meningkatkan kompetensi anggotanya, juga harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk didalamnya adalah Mediator Hubungan Industrial.

AMHI (Asosiasi Mediator Hubungan Industrial) sebagai organisasi profesi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial, merupakan wadah bagi Mediator Hubungan Industrial untuk meningkatkan korsa serta komunikasi, koordinasi dan kolaborasi Mediator Hubungan Industrial di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan adanya AMHI, akan tercipta sebuah kesatuan visi-misi, pandangan dan harmoni “Langkah Bersama Mediator Hubungan Industrial’’ untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Hal tersebut berkorelasi upaya mewujudkan stabilitas perekonomian, peningkatan produktivitas kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Selanjutnya dapat meningkatkan investasi, peningkatan ketersediaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Stabilitas ekosistem ketenagakerjaan meliputi pembangunan ketenagakerjaan sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Untuk itu, kedua organisasi profesi yang mempunyai peran penting dalam dunia ketenagakerjaan, berkomitmen untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Penulis/Editor: Erwan M
Sumber: APKI DAN AMHI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *