Penulis : Erwan Mayulu

NAKERONLINE.COM — Direktorat Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan bekerjsama dengan Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) melakukan sosialisasi Peraturan Pemeritah (PP) No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Terentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI) dan Pemutusan Hubungan Keja ( PHK) melalui Webinar yang diikuti 1.000 orang wakil dari para maditor, pegawai pengawas, serikat pekerja/buruh, pengusaha dan akademisi dari Jakarta dan berbagai daerah.

PP 35 merupakan aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Hubunan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan Tri Retno Isnaningsih saat membuka webinar mengemukakan, Ketentuan mengenai PKWT dan Alih Daya menjadi isu sentral dan strategis. Pengaturan kedua substansi didasarkan pada hasil evaluasi ketenagakerjaan secara umum pada masa pandemic Covid-19, sealigus bertujuan untuk menumbuhkan investasi baru dan menciptakan lapangan kerja.

Perkembangan teknolgi yang demikian cepat dan alasan efisieni, mengakibatkan PKWT dan Alih Daya menjadi pilihan paing realistis dalam penetapan hubungan kerja. Tri Retno mengungkapkan, secara faktual banyak jenis pekerjaan di luar bisnis inti yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Atau lebih efisien jika dilakukan dengan menerapkan alih daya. Terhadap fakta ini, pemerintah tidak tidak menutup mata.

“ Disatu sisi, pekerja/buruh harus dilindungi. Di sisi lain, perusahaan juga harus tetap berjalan.”, tandas Tri Retno.

Tentang pengaturan tentang PKWT dan Alih Daya, ditekankan Tri Retno, didasarkan pada kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri. Banyak perusahaan berskala besar maupn UMKM yang terdampak krisis sehingga merestrukturasi perusahaan atau melakukan diversifikasi usaha. Terkait dengan itu, pemerintah mengingnkan aturan ketenagakerjaan yang fleksibel dan market friendly agar tidak menimbulkan masalah baru yaitu terjadi pepindahan investasi ke luar negeri atau penutupan perusahaan yang berdampak pada PHK besar-besaran.

 

TIDAK SEMUA BISA PKWT

Meski PKWT kini menjadi pilihan realsitis bagi pengusaha, namun bukan berarti semua jenis pekerjakan bisa dalam bentuk PKWT. PP 35 tahun 2021 membatasi PKWT. Direktur Persyaratan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan S. Junaeda AR menjelaskan, PKWT diatur berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

 

Tentang jangka waktu, Junaeda yang akrab disapa Ibu Ida ini menjelaskan , PKWT dibatasi maksmial 5 tahun secara akumulatif.Artinya, perusahaan dapat melakukan perjanjian kerja dengan pekerja setiap satu tahun atau jangka waktu tertentu, tetapi akumulatif selama 5 tahun. Pada setiap akhir perjanjian kerja, pengusaha wajib membayar uang kompensasi pada pekerja. Besarannya adalah satu bulan upah jika pekerja bekerja selama 12 bulan. Kurang dari satu tahun, dihitung secara proporsional yaitu masa kerja (bulan) di bagi 12 bulan di kali upah .

Jadi, tidak ada pekerja kontrak berlangsung terus menerus seperti dinarasikan oleh sementara kalangan. Langkah maju dalam melindungi pekerja PKWT dalam UU 11/2020 dan PP 35/2021 adalah, pekerja/buruh PKWT pada setiap akhir perjanjian kerja mendapatkan uang kompensasi. Sebelum ini, hal itu tidak ada.

Namun masa kontrak bisa diperpanjang apabila pekerjaan belum selesai. Misalnya, diperkirakan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Namun ternyata, hingga batas waktu itu pekerjaan belum selesai, maka PKWT nya dapat diperpanjang. Namun hal itu hanya berlaku pada kasus seperti itu.

“Jadi, PKWT hanya berlaku maksimal 5 tanu”, pungkas Ida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *